Dalam arti umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran  kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Tugas DKPP adalah untuk:

(1) menerima  pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;

(2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;

(3) menetapkan Putusan; dan

(4) menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
 
Sementara itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk:

(1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

(2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan
 

(3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Informasi mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia bisa diakses melalui situs resmi DKPP RI http://dkpp.go.id/index.php